Pada Minggu, 11 September 2022, bertempat di ruangan Aula Rahmat Rahman Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim (STAIL) Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, BEM STAIL Kabinet Inklusif menyelenggarakan Dialog Publik DIAGNOSIS, membahas tema Kebijakan Pemerintah Antara Realita dan Hegemoni.
Mensoshum BEM STAIL Bung Kiki Hamdani selaku tuan rumah menghadirkan para pemantik dari OMEK (Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus), yaitu Ketua Komisariat GMNI FISIP Airlangga diwakili Bidang Politik Bung Ehren, Ketua Umum HMI Komisariat FISIP Airlangga Bung Iswandi Sumiadin, Kabiro Advokasi PMII Airlangga Bung Sunarto Heri Kustanto, dan Kepala Departemen Kastrat UKMKI Unair Bung Andi Faiz Naufal. Juga dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yaitu Kepala Biro Kampanye dan Mobilisasi KONTRAS Surabaya Mbak Safira. Terakhir pengamat kebijakan publik, yaitu Founder PIKNIK Surabaya Bung Ary Naufal.
Bung Ary Naufal selaku Founder PIKNIK Surabaya, sekaligus pengamat kebijakan publik memaparkan kritik performa kebijakan rezim ketujuh ke dalam empat bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, antara lain bidang politik yang semi otoriter dan dinasti, bidang hukum yang bergejala diktator konstitusional, bidang ekonomi yang pro oligarki, dan bidang beragama yang menjadi sponsor Islamofobia. Beliau juga menuturkan, bahwa saat ini di Indonesia telah terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari demokrasi menuju otoritarianisme.
Bung Iswandi Sumiadin selaku Ketua HMI Komisariat FISIP mengatakan bentuk pengimplementasian kebijakan ada dua, yaitu implementasi top down dan implementasi bottom up. Beliau juga menjelaskan faktor-faktor implementasi tersebut tidak dapat diwujudkan karena adanya, pertama penetapan sasaran kebijakan yang tidak jelas, kedua terlalu banyak aktor yang terlibat, ketiga politik dan birokrasi tidak dapat dipisahkan.
Bung Andi Faiz Naufal selaku Kepala Departemen Kastrat UKMKI Unair memaparkan kurangnya aktivis mengusung pendapat atau pandangan Islam, sehingga seolah aktivis muslim tidak memiliki ruang dan peran. Beliau juga menjelaskan tragedi miris ustaz yang ditolak berceramah karena dianggap terpapar atau bahkan memaparkan radikalisme, dan dianggap sebagai kader HTI.
Bung Andi Faiz pun menambahkan, bahwa di Indonesia perlu ada Undang-Undang yang dapat menjaga keberlangsungan hidup umat manusia kedepannya karena UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang disahkan oleh pemerintah dan DPR, nyatanya belum efektif.
Mbak Safira dari KONTRAS Surabaya sebagai satu-satunya pemantik perempuan memaparkan tentang sorotan RUU KUHP dan isu HAM, termasuk mengangkat kembali pelanggaran HAM era Orde Baru yang merugikan umat Islam, seperti peristiwa Tanjung Priok Jakarta dan Peristiwa Talangsari Lampung.
0 Komentar