Saat publik yang kecewa berat terhadap Prabowo sedang kesengsem Anies, bertiup kabar penundaan Pemilu Presiden 2024. Beberapa elite parpol baru pun kelabakan, sementara beberapa elite parpol lainnya dengan malu2 menyambut gembira perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Parpol Prima yang gagal menjadi peserta Pemilu 2024. Massal publik tidak sadar bahwa Pemilu hanya pemberi harapan palsu sekaligus operasi bendera palsu kekuatan2 nekolimik domestik yang menjadi kaki tangan asing.
Operasi bendera palsu ini makin jelas sejak UUD45 diganti oleh UUD2002 sejak reformasi 25 tahun silam. Setelah ditafsirkan sepihak selama Orla dan Orba, Pancasila jelas sudah dikubur di bawah kaki kaum sekuler kiri dan nasionalis radikal. Mereka melakukannya sambil membangun wacana islamophobia seolah Pancasila terancam oleh Islam. Wacana ini dibeli oleh publik yang sejak lama dijadikan sebagai jongos ekonomi maupun politik oleh persekolahan massal paksa sejak Orde Baru. Persekolahan massal adalah instrumen teknokratik proyek sekulerisasi, yaitu proses untuk memisahkan politik dari Pancasila hasil rumusan para ulama lurus pendiri Republik ini. Sila ke-4 Pancasila digusur oleh pemilihan umum langsung pejabat eksekutif, terutama presiden setelah partai politik mengambil kedaulatan rakyat dari tangan MPR.
Dalam konstruksi ketatanegaraan yang kacau itulah partai politik bersama para taipan pendukung logistiknya berhasil membangun jagad politik nasional yang diisi para bandit, badut dan bandar politik. Di jagad seperti itulah publik pemilih menjadi jongos politik dan para capres menjadi pengemis politik. This description of Indonesia's politic is precise, no more no less. Saat ini korupsi makin buruk, hutang makin banyak, kemiskinan tetap persisten, lingkungan makin rusak, dan ekonomi semakin dikuasai asing. Sementara kementrian pendidikan bicara soal Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bangsa ini sedang tertatih gagal belajar merdeka.
Rezim saat ini menunjukkan gelagat akan menggunakan instrumen apapun untuk tetap berkuasa, termasuk instrumen hukum untuk menunda Pemilu 2024. Maladministrasi publik terus terjadi dan meluas di mana hukum dan aturan dibuat para elite politik bukan untuk kepentingan publik tapi untuk kepentingan para elite itu sendiri. Para pendukung UUD2002 membanggakan Pilpres langsung sebagai pencapaian tertinggi di mana civil society mengalahkan state sambil menuding bahwa UUD45 hanya menguntungkan tentara. Namun fakta saat ini menunjukkan agenda reformasi demokratisasi, desentralisasi, dan pemberantasan korupsi mengalami kemunduran serius.
Saat banyak Anies Fans Club tumbuh di mana-mana bak jamur di musim hujan, Prabowo mengemis restu Jokowi, dan Ganjar tersenyum di pohon-pohon, maka saya persilahkan para pemuja pemilu ini untuk babak belur sambil hidup lestari dalam kepiluan panjang.
Cihampelas, 6 Maret 2023
0 Komentar