Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Tokoh Lintas Elemen Meneropong Masa Depan Indonesia Suram


LBH PU News -  Surabaya. "Struktur kabinet saat ini yang gemuk menunjukkan high cost (membutuhkan biaya tinggi untuk pengoperasian kementerian dan birokrasi) dan high risk (beresiko tinggi karena bukan berdasarkan kompetensi tapi sekedar bagi-bagi kekuasaan). Dan pasti akan lamban dalam berkoordinasi," ulas Pembina LBH Pelita Umat Wahyudi Almaroky dalam diskusi tokoh (03/11) di Surabaya pukul 09.00 sampai 13.00 dengan jeda shalat dzuhur berjamaah.

Diskusi tokoh yang bertajuk 'Refleksi Kepemimpinan dan Meneropong Arah Kebijakan' berhasil menyatukan tokoh-tokoh lintas elemen umat sebagai narasumber diskusi, baik dari kalangan akademisi (Prof. Daniel M. Rosyid, Prof Suteki, Dr Sugianto), tokoh Khittah 1926 (KH. Abdul Malik), wartawan senior (Edi Mulyadi), aktivis pergerakan (Muslim Arbi), LBH (Wahyudi Al Maroky) maupun tokoh masyarakat (KH. Faiq Furqon).

Setelah menjelaskan kecurangan Pemilu dari segi situngnya, Doktor Sugianto mengingatkan kita semua, jangan sampai mengkhianati darah rakyat yang telah tertumpah. Edi Mulyadi menyoroti dari bidang ekonomi yakni besarnya hutang 680 trilyun rupiah dan pembayaran cicilan bunga yang menggerus APBN. Muslim Arbi merekomendasikan supaya forum-forum  diskusi terus digalakkan dan menyerukan bersiap untuk reuni 212 Desember depan.

Kyai Abdul Malik memprihatinkan kondisi NU yang sudah dipecah belah dan dikooptasi, selain menegaskan Islam bersifat rahmatan lil alamin, bukan radikal. Kyai Furqon menjelaskan sifat-sifat mukmin berdasarkan Al Quran, seperti 'ibadurrahman' (karakter mukmin) dan 'lil muttaqina imama' (menjadi pemimpin para mukminin).

Prof Daniel menyoroti aspek pendidikan, bahwa pendidikan dasar terbaik adalah pendidikan di rumah, lalu di masjid. Meskipun kurikulum bongkar pasang sekalipun. Prof Suteki menyoroti aspek hukum, di antaranya tentang ''Omnibus Law'' dan Civil Disobedience (pembangkangan publik).

Antusiasme peserta diskusi saat sesi interaktif, menjadikan diskusi diperpanjang seusai shalat dzuhur berjamaah. Tampak hadir 100-an tokoh lintas elemen umat di antaranya dari Aktivis anti-PKI, tokoh masyarakat binaan MUI, Forum Umat Islam Bersatu, NU Garis Lurus, Silaturahim Jurnalis Muslim, Rumah Pancasila dan lain-lain. Ke depan, kecenderungan rezim tidak ramah kepada muslim dengan isu  radikalisme. Sehingga disimpulkan Wahyudi Al Maroky, "Masa depan Indonesia menjadi suram." () rif

Posting Komentar

0 Komentar