Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Focus Group Discussion: Radikalisme, Pembangunan Infrastruktur & Pertumbuhan Ekonomi Pasca 212


Sabtu 14 Desember 2019, Terselenggara Focus Group Discussion dengan mengusung tema: "Radikalisme pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi pasca 212" di salah satu hotel di Surabaya.

Forum dibuka dengan pembacaan ayat suci Alquran kemudian sambutan oleh ketua panitia penyelenggara dilanjutkan dengan diskusi oleh beberapa pemateri yang telah hadir dipandu oleh Pak Firdaus selaku host dalam forum tersebut.

Kesempatan pertama diberikan kepada Ustad Edi Mulyadi selaku Sekjen GNPF Ulama dalam pemaparannya Ustad Edi Mulyadi menjelaskan bahwasanya isu radikalisme sengaja digaungkan untuk menutupi kegagalan pemerintah pada sektor ekonomi di mana mereka berjanji akan meningkatkan ekonomi 7% namun faktanya tetap pada angka 5%.  oleh karena itu kita harus tetap fokus pada peningkatan taraf berfikir umat memahamkan mereka tentang situasi politik yang ada serta mengajak berjuang bersama mewujudkan kebangkitan Islam. 

"Rezim ini menggunakan narasi radikalisme untuk menutupi kegagalan mereka di bidang ekonomi.  Kita jangan ikut sibuk dengan radikalisme. Ummat harus disadarkan, bahwa Islam adalah agama pembebas. Islam membebaskan manusia dari kezaliman, ketidakadilan, dan penindasan. Yang paling penting lagi, Islam membebaskan dari penuhanan manusia atas manusia lainnya." Seru Edy Mulyadi.


Selanjutnya Ahmad khozinudin SH dari lembaga bantuan hukum Pelita umat membeberkan bagaimana kondisi hukum dan politik di negeri ini di mana rakyat diminta mentaati segala peraturan dan hukum yang ada ada namun penguasa seenaknya melanggar hukum yang telah dibuat sendiri.

"Dalam demokrasi kita saat ini rakyat diminta taat hukum, sementara penguasa bertindak semaunya. Berbeda dengan konstitusi yang berdasar syariat Islam, yang menjadikan hukum Quran Sunnah maka tidak bisa diubah-ubah konstitusinya. Pemimpin bertindak sesuai dengan ketentuan Quran Sunnah, apalagi rakyatnya" Ungkap Ahmad.

Selanjutnya ahmad juga menjelaskan bagaimana sebenarnya isu radikalisme menjadi pengganti isu lama "War On Terrorism" yang tidak bisa menyasar para pengemban dakwah tanpa kekerasan.

"Kalau kita perhatikan isu radikalisme ini adalah pengganti atau kepanjangan dari isu lama "War On Terrorism" yang tidak bisa menyentuh umat Islam yang berjuang tanpa kekerasan atau dengan berdakwah ini isu radikalisme lah yang yang terus digaungkan untuk menghentikan perjuangan umat dalam upaya meraih kebangkitan Islam tanpa menggunakan kekerasan" tambah Ahmad.

Pembicara lain yang hadir adalah Wahyudi Al Maroky, dari Pamong Institute. Wahyudi menjelaskan bagaimana isu radikalisme sebenarnya isu global yang kemudian dipakai para politisi kita untuk mendapatkan benefit sendiri dengan turut serta memasarkan isu radikalisme yang disematkan kepada umat Islam  yang berjuang meraih kebangkitan Islam. Hal ini dibuktikan dengan rencana penghapusan jihad dan Khilafah dari ajaran Islam. 

"Jika kini Ajaran Islam tentang Jihad & Khilafah dipersoalkan, maka ke depan bisa jadi ajaran tentang PUASA, ZAKAT, HAJI, dll. Kelak akan dipersoalkan juga" Beber Direktur Pamong Institute itu.

Dilanjutkan oleh ichsanuddin noorsy yang membeberkan data internasional mengenai kepentingan Amerika dan sekutunya untuk meredam kebangkitan Islam. Yang yang sebelumnya sudah dilakukan di berbagai negara Islam. 

Pembicara terakhir adalah Ustadz Ismail yusanto selaku juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Menurutnya barat benar-benar telah mempersiapkan upaya menghentikan atau meredam kebangkitan Islam hal ini terbukti saat beliau diundang hadir di Harvard Law school pada perpustakaannya Ustadz Ismail penasaran dan mencoba mencari dengan keyword Syekh taqiyuddin an nabhani semua kitab beliau ternyata ada di sana. begitu juga Syekh Abdul Qodim zallum semua kitab nya juga lengkap dikoleksi perpustakaan Harvard. 

"Mereka benar-benar telah mempelajari bagaimana umat Islam mempersiapkan kebangkitan ideologinya, sekaligus mencari cara bagaimana untuk menghadangnya. Jadi aneh jika kita malah ah tidak yakin dengan kebangkitan Islam dengan tegaknya syariah dan Khilafah" tutur Beliau.

Diskusi yang dihadiri sekitar 50 Tokoh Ulama dan Intelektual dilanjutkan dengan tanya jawab serta masukan dari para tokoh yang hadir. Tepat Adzan Dzuhur forum pun diakhiri dengan pembacaan doa kemudian peserta melaksanakan shalat berjamaah dan makan siang bersama.

Simak video lengkapnya berikut ini jangan lupa like subscribe dan komentar.

#radikalisme #waronterrorism #kebangkitanIslam

Posting Komentar

0 Komentar