Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Pandemik Corona, Penjarahan Massal dan Perubahan Peta Tata Dunia Baru


Oleh Ki Tanggul

Masalah serius Wabah Corona di tengah situasi sekarang adalah penjarahan massal. Penanganan Wabah Corona bukan hanya soal mengantisipasi dan menyembuhkan penyakit yang cenderung meningkat cepat.

Melainkan kelesuhan ekonomi konsekuensi dari Social Distancing yang mulai mengarah pada pendekatan law of enforcement. Semakin menurunnya penghasilan masyarakat menengah bawah terutama pekerja dan usaha harian yang jumlahnya besar cepat lambat akan memicu kontraksi sosial.

Dalam kondisi sebelum Corona mewabah saja Indonesia sudah berpotensi krisis. Ketergantungan pada barang import untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Plus melemahnya produktifitas swasembada sektor strategis seperti pertanian, peternakan, dan perikanan semakin membuat Indonesia terpuruk.

Di sisi lain skema pengelolaan SDA melalui kerjasama investasi memposisikan Indonesia sebagai pihak yang merugi. Dalam banyak kasus praktik kelola investasi selalu menguntungkan investor. Padahal SDA adalah kepemilikan umum yang diamanatkan pada negara dikelola sebesar besar untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah pusat saat ini tidak punya duit. Kebijakan Lockdown Wilayah seolah melempar kewenangan tanggung jawab konsekuensi pemenuhan kebutuhan hidup pada Pemerintah Daerah. Pertanyaannya apakah Pemda/Pemprov memiliki cukup cadangan duit untuk memback up segala kebutuhan konsekuensi dari Lockdown Wilayah. Seberapa akselerasi kecepatan pemenuhannya.

Motif di balik alasan dimunculkan Lockdown Wilayah sebagai bentuk lempar tanggung jawab sudah banyak ditangkap oleh banyak kalangan. Menjadi buah bibir masyarakat di akar rumput. 

Cepat atau lambat jika tingkat resistensi sosial meninggi akibat kelaparan. Maka ledakan sosial dalam bentuk penjarahan massal pasti terjadi. Menyatu menjadi satu dengan kegagalan ekonomi penguasa karena kesalahan prioritas. 

Masa injury time keberadaan duit yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah, berikut potensi duit yang dimiliki di tengah isu sudah keluarnya sekitar Rp. 1.000 triliunan di dalam negeri bersama dengan larinya para konglomerat ke luar negari karena phobia Corona. Demi mem back up kebutuhan hidup dalam beberapa bulan ke depan, akan menjadi pertaruhan seberapa jauh eksisting Indonesia sebagai nation state masih berlanjut atau tidak. 

Sebagaimana juga gambaran seberapa eksistensi berbagai negara dalam komando negara negara adi daya dalam kepemimpinan Kapitalisme global di tengah krisis ekonomi dan deraan Pandemik Global Corona. Nampaknya kita akan menyaksikan ke depan sebuah perubahan peta populasi sekaligus tata dunia baru di bawah kepemimpinan global pengganti Kapitalisme. Yang ditulis oleh NIC USA sebagai the New Caliphate. Allahu a'lam bis showab. []

Posting Komentar

0 Komentar