Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Bahas Sengkarut Perppu No.1 2020 & RUU Omnibus Law FGD Online Edisi Ke2 PKAD, Para Pakar Memberikan Solusi Islam Untuk Pemerintah RI.

Oligarki Kekuasaan dari Kapitalisme Global mewujud dalam Perppu No. 1 tahun 2020, RUU Minerba dan RUU Omnibus Law Ciptaker

FGD Online #2 Pusat Kajian dan Analisis Data, Ahad, 19 April 2020, mulai jam 08.00 sampai 11.45 WIB yang dihadiri oleh Dr. Marwan Batubara, M,Sc, Ir. Yusri Usman, Dr. Kurtubi, SE., M. Sp, M.Sc, Anang Zubaidy,.SH., MH, Kahar S Cahyono, Dr. Salamuddin Daeng, Edy Mulyadi, Dr. Sulardi, SH., M.Si, Mujiyanto, H.M. Ismail Yusanto dan Dr. Ahmad Yani, SH., MH sepakat menyatakan bahwa oligarki kekuasaan berbasis kapitalisme telah melahirkan produk kebijakan.

Produk kebijakan itu diantaranya Perppu No 1 tahun 2020, RUU Minerba dan RUU Omnibus Law Ciptaker. Namun menurut Salamuddin Daeng ini hanyalah manuver kebijakan langit yang tidak menyentuh bumi karena tidak mungkin menolong perekonomian Indonesia yang kian semakin terpuruk. Semakin diperparah dengan Pandemi Corona yang membutuhkan political will pemerintah benar benar punya komitmen menyelesaikan sengkarut problem ekonomi politik ini.

Jika mau kendalikan negara ini maka kuasailah parlemen. Pasca menancapkan legitimasi kekuasaan eksekutif. Menggunakan berbagai produk kebijakan sebagai basis legacynya. RUU Minerba dan Perppu No 1 tahun 2020 adalah karpet merah bagi semakin kokohnya kekuasaan oligarki. Demikian yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Yani, SH., MH anggota DPR RI periode 2014 - 2019 itu.

Maka perlu langkah perlawanan terhadap arogansi kekuasaan oligarki yakni melalui proses politik parlemen dan judicial review yang sudah dilakukan. Senada dengan Ahmad Yani, Ustadz Ismail Yusanto menyampaikan bahwa dinamika perjuangan yang berjalan ada 2 kanal. Pertama, menggunakan jalan formal konstitusional dan kedua, menggunakan jalan non formal konstitusional. Keduanya harus berjalan secara konsolidatif sebagai simpul kekuatan. Semoga segera datang perubahan mendasar dan komprehensif di tengah pandemik Corona. Yang telah memberi pelajaran berharga agar kita tetap optimis dan menyongsong masa depan yang lebih baik dan cemerlang dengan Islam. Aamiin. []

Posting Komentar

0 Komentar