Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Sekjend Gema Pembebasan: “Mahasiswa Bukan Hanya Agent of Change, Tapi Juga Leader of Change”


PKAD—Insight #47 PKAD, “Dari The King of Lip Service Hingga The King of Silent. Fenomena Apalagi Ini?”, Senin (12/7/2021) mendapat respon luas. Hadinya pergerakan mahasiswa dan pemuda kembali membara. Sebagaimana kehadiran Sekjend PP Gema Pembebasan, Shiddiq Rabbani. 


Shiddiq Robbani menuntut adanya perubahan. Nah, perubahan itu tidak akan terjadi tanpa umat. Karena sejatinya umatlah yang memiliki kekuasaan. 


“Maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mencerdaskan umat. Menyadarkan mereka bahwa rezim ini memang bermasalah. Kinerjanya yang buruk sudah nampak dari awal masa pemerintahanya. Hingga akhirnya muncul julukan The King of Lip Service dan lain-lain,”tandasnya.


Permasalahannya adalah pemerintahan tidak dijalankan oleh presiden secara pribadi atau partai politik dibelakangnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada barisan pengusaha/pemodal yang menyokong dibelakangnya. Disinilah transaksi jabatan dibuat. 


Shiddiq menyontohkan, “muncullah nama-nama kontroversial menduduki jabatan komisaris. Lahir UU Cipta Kerja, UU Omnibuslaw, UU KPK, dan lain-lain. Yang kesemuanya sama sekali tidak untuk rakyat, tapi tidak lain untuk para pemodal tadi”, tegasnya. 


Rakyat harus paham sistem demokrasi itu mahal. Tidak bisa diakses semua orang. Inilah titik kelemahan demokrasi. Ada konsekuensi balas budi atau istilahnya “No free lunch”. Mengapa hal ini terus berulang, Shiddiq menegaskan karena memang sistemnya yang bermasalah. 


Maka ini harus dihentikan. Digantikan dengan sistem baru agar perubahan fundamental benar-benar terwujud. Tawaran-tawaran dalam banyak diskusi terbuka harus dijadikan bahan pertimbangan, termasuk solusi yang ditawarkan oleh Islam. 


“Mahasiswa bersama rakyat jangan hanya sebagai agen of change tapi harus menjadi leader of change. Menyeru kepada perubahan tak hanya rezim tapi juga sistem, tanpa harus menunggu 2024,”tegasnya.[]

Posting Komentar

0 Komentar