Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Sekjend Gema Pembebasan: “Mahasiswa Bukan Hanya Agent of Change, Tapi Juga Leader of Change”


PKAD—Insight #47 PKAD, “Dari The King of Lip Service Hingga The King of Silent. Fenomena Apalagi Ini?”, Senin (12/7/2021) mendapat respon luas. Hadinya pergerakan mahasiswa dan pemuda kembali membara. Sebagaimana kehadiran Sekjend PP Gema Pembebasan, Shiddiq Rabbani. 


Shiddiq Robbani menuntut adanya perubahan. Nah, perubahan itu tidak akan terjadi tanpa umat. Karena sejatinya umatlah yang memiliki kekuasaan. 


“Maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mencerdaskan umat. Menyadarkan mereka bahwa rezim ini memang bermasalah. Kinerjanya yang buruk sudah nampak dari awal masa pemerintahanya. Hingga akhirnya muncul julukan The King of Lip Service dan lain-lain,”tandasnya.


Permasalahannya adalah pemerintahan tidak dijalankan oleh presiden secara pribadi atau partai politik dibelakangnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada barisan pengusaha/pemodal yang menyokong dibelakangnya. Disinilah transaksi jabatan dibuat. 


Shiddiq menyontohkan, “muncullah nama-nama kontroversial menduduki jabatan komisaris. Lahir UU Cipta Kerja, UU Omnibuslaw, UU KPK, dan lain-lain. Yang kesemuanya sama sekali tidak untuk rakyat, tapi tidak lain untuk para pemodal tadi”, tegasnya. 


Rakyat harus paham sistem demokrasi itu mahal. Tidak bisa diakses semua orang. Inilah titik kelemahan demokrasi. Ada konsekuensi balas budi atau istilahnya “No free lunch”. Mengapa hal ini terus berulang, Shiddiq menegaskan karena memang sistemnya yang bermasalah. 


Maka ini harus dihentikan. Digantikan dengan sistem baru agar perubahan fundamental benar-benar terwujud. Tawaran-tawaran dalam banyak diskusi terbuka harus dijadikan bahan pertimbangan, termasuk solusi yang ditawarkan oleh Islam. 


“Mahasiswa bersama rakyat jangan hanya sebagai agen of change tapi harus menjadi leader of change. Menyeru kepada perubahan tak hanya rezim tapi juga sistem, tanpa harus menunggu 2024,”tegasnya.[]

Posting Komentar

0 Komentar