Refly Harun: Dua Hal Yang Menjadi Alasan Isu Penundaan Pemilu tetap Muncul

PKAD—Terkait isu penundaan pemilu 2024, Refly Harun menyatakan sejak awal dirinya tidak mendapatkan semacam statement yang tegas bahwa Presiden Jokowi menolak, baik itu penundaan pemilu maupun perpanjangan tiga periode. Tidak ada sebuah pernyataan yang tegas bahwa Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan dengan ini tidak akan mencalonkan diri lagi untuk jabatan periode ketiga atau ingin menunda pemilu. Karena itu siapapun yang masih membicarakan tentang menunda pemilu atau perpanjangan tiga periode dinyatakan sebagai kelompok yang melanggar atau melawan konstitusi.

"Saya membayangkan kalau ada pernyataan yang tegas seperti itu, Qodari tidak akan bicara lagi soal 3 periode, kemudian Surya Paloh tidak akan bicara tentang penundaan pemilu" ungkapnya dalam [LIVE] Perspektif Pusat Kajian Data dan Analisis (PKAD) bertajuk "Wacana Tunda Pemilu Di Tengah Rencana Koalisi, Ada Apa??!!" Rabu (29/6/2022).

Tapi karena tidak ada pernyataan yang tegas, jelas, yang sifatnya subjektif maka spekulasi selalu muncul. Apalagi Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan dia akan tunduk pada konstitusi. Ini sebuah pernyataan bersayap, tunduk pada konstitusi itu artinya kalau konstitusinya diubah untuk tiga periode ia pun akan tunduk. Demikian menurut pendapat Refly. Jika konstitusi memungkinkan penundaan pemilu maka ia akan tunduk juga.

Karena itu menurut Refly, ada dua hal kenapa isu penundaan pemilu ini kemudian tetap muncul atau tiga periode tetap muncul. Pertama, memang bentuk keseriusan kalangan tertentu di istana yang barangkali menikmati kekuasaan, sangat menikmati kekuasaan. Yang kedua, Refly melihat ada semacam bergainning position kelompok-kelompok yang barangkali sekarang berada di lingkaran kekuasaan untuk meredam aspirasi yang lebih demokratis.

"Jadi saya melihatnya dua hal tersebut. Jadi memang ada keseriusan sebagai plan A, kemudian semacam bergending position untuk membendung aspirasi demokratis termasuk misalnya pemilihan presiden tanpa menggunakan presidensial threshold." Ungkap Refly lagi.

Maka yang terjadi adalah sekarang ini ada skenario-skenario untuk pemilihan presiden selain skenario tiga periode atau penundaan pemilu.[]