Road to 2024 (7): Menghidupkan Kembali HTI di Pemilu 2024 Nanti

 

Oleh Hanif Kristianto (Analis Politik-Media di Pusat Kajian dan Analisis Data)

  Tak ada angin, tak ada hujan. Khilafah dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dikaitkan dengan kontestasi pemilu 2024. Politisi yang dekat dengan umat Islam atau didukung entitas Islam siap-siap dikaitkan dengan Khilafah, HTI, dan isu radikalisme. Sebenarnya hal ini lagu lama yang dilipsink dengan gaya dan nada baru. Bisa ditebak tujuannya jelas yaitu mengambinghitamkan Khilafah dan HTI agar rakyat tidak memilih siapapun politisi yang dikaitkannya.

  Seperti diketahui, pemerintah mencabut Badan Hukum Perkumpulan HTI pada tahun 2017. Praktis tidak ada kegiatan publik atas nama HTI. Sayangnya orang atau badan yang selama ini tak suka selalu menghidupkan dan mengaitkan dengan isu usang radikalisme. Begitu pun khilafah seolah monster yang lebih berbahaya daripada gangster.

  Khilafah dan memperjuangkannya itu wajib, bukan aib. Hal ini ditegaskan dalam ragam pendapat ulama mu’tabar dan kewajiban menerapkan syariah kaffah dalam kehidupan. Khilafah dikenal dalam khazanah politik Islam (Siyasah Islam). Bahkan menjadi pembahasan penting dalam fiqh terkait kepemimpinan dan kenegaraan. Upaya memonsterisasi khilafah merupakan tindakan blunder dan keblinger.

Kenapa HTI Dihidupkan Kembali?

  Kalau ada pekerjaan yang paling mudah di dunia ini agar terbebas dari kesalahan ialah mencari kambing hitam. HTI dihidupkan dan jadi sasaran empuk. Apalagi mental mengambinghitamkan menjadi kampanye efektif, efisien, dan massif untuk menjatuhkan, meski ini belum ada riset valid yang membuktikan. Misalnya, Anies Baswedan yang dituding didukung kelompok ex-HTI, ex-FPI, maupun kelompok radikal. Permainan kasar dalam alam politik demokrasi dianggap wajar. Sebab demokrasi tak mengenal lembut dan kasar, tak mengenal adab dan biadab, serta tak ada dosa dan pahala.

  Kenapa mengambinghitamkan khilafah dan HTI selalu diulang kembali. Inilah beberapa analisis yang patut dicermati:

Pertama, ketika HTI sudah tidak berbadan hukum, maka pemfitnah akan mudah melakukan ujaran kebencian. Merasa aman tidak ada pelaporan ke pihak keamanan. Sebab entitasnya sudah tidak ada dan dianggap sirna. Selama ini pun pelaporan terkait ujaran kebencian kepada umat Islam tak cepat direspon dan memunculkan ketidakadilan.

Kedua, khilafah yang sebenarnya masyhur sebagai sebuah kepemimpinan umum bagi umat Islam seluruh dunia dengan penerapan syariah kaffah dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Khilafah merupakan warisan rasulullah SAW dan sahabat nabi. Kajiannya bertebaran dalam kitab kuning ataupun pendapat ulama terkenal. 

Konfrontasi khilafah versus demokrasi ini sudah menyeruak ketika demokrasi gagal menghadirkan pemerintahan yang bebas korup, otoriter, dan semaunya sendiri. Alhasil, rakyat pun mencoba alternatif baru yang mumpuni. Politisi dan pengagum demokrasi merasa ketar-ketir. Segala daya upaya dilakukan untuk membendung semangat rakyat menyambut khilafah sebagai tata dunia baru nantinya.

Ketiga, proyek Barat pengusung demokrasi ke negeri-negeri muslim tak ingin cengkraman politiknya melemah. Islamophobia dengan menyerang HTI dan khilafah menjadi program utama dengan nilai jutaan dolar. Hal ini pun disambut politisi gelap dan jahat untuk kampanye di atas kampanye menjatuhkan rival dalam pemilihan. Agar tampak intelektual mereka menyewa intelektual bergelar berargumen kalau khilafah dan HTI itu bukan pilihan rakyat Indonesia. Begitu pun ulama yang terkooptasi arus politisi demokrasi diminta mengeluarkan fatwa keji yang tidak berdasar quran dan sunnah terkait khilafah.

Islamophobia inilah yang terus diinstall di benak rakyat. Tujuanya membuat takut dan tidak mendekat. Padahal upaya ini sia-sia belaka yang hasilnya akan menimbulkan penasaran. Publik akan mencari informasi yang sahih terkait HTI dan khilafah. Bahkan akan langsung bertemu dan mewawancari orang yang dahulunya dikenal ex-HTI. Ulama-ulama pun akan ditanya perihal khilafah berdasarkan quran dan sunnah.

Keempat, menjauhkan umat Islam dari akar agamanya. Sekularisasi di dunia Islam termasuk Indonesia telah memalingkan umat untuk berdaulat. Umat diminta taat pada syariat sebatas ritual. Sementara urusan sosial, hukum, kebangsaan, dan kenegaraan umat dipaksa tunduk pada selain Islam (Kapitalisme-Liberalisme atau Sosialis-Komunis).

Upaya ini juga untuk menghambat kebangkitan Islam sebagai identitas dan entitas publik. Karenanya isu Politik identitas yang dialamatkan kepada Islam sangat frontal. Padahal politik identitas itu umum, siapapun bisa ekspresikan.

  Karenanya, saat ini pembenturan khilafah-HTI dengan NKRI sangat sengit. Inilah keniscayaan perang pemikiran dan peradaban yang menyeruak di tengah publik. Tak hanya itu, deislamisasi dan demokratisasi coba diarusutamakan untuk mendukung politisi yang menjadi boneka penjajah. Sangat naif jika skenario jahat ini tidak dipahami dan diketahui publik.

Bijaklah Menilai HTI dan Khilafah 

  Apa sih yang menjadikan kebencian kepada HTI dan Khilafah? Apakah terbukti telah melakukan teror dan makar? Sementara terkadang publik tidak mau memahami utuh definisi khilafah yang sahih beserta dalilnya. Serta, pahami HTI sebagai entitas umat Islam yang ingin membebaskan belenggu penjajahan pemikiran asing di tubuh umat Islam.

  Kebijaksanaan yang adil dan beradab harusnya dijunjung tinggi oleh anak negeri. Jangan mengaku Indonesia jika tak paham akar sejarah, tak tahu hukum yang terbaik dari Sang Pencipta, dan tak paham syariah Islam kaffah. Ketakutan kepada khilafah dan HTI wujud bisikan setan yang dihembuskan ke hati umat manusia.

  Saat ini Indonesia butuh orang bijak yang baik. Bukan orang jahat yang terus mengeruk kekayaan melalui penghinaan. Indonesia butuh orang pinter yang bener, bukan pinter yang keblinger. Indonesia butuh orang yang takut akan Tuhan, bukan pembangkang yang mengatasnamakan Tuhan. Terus waspada dalam arus politik jahat menuju 2024. Umat dan rakyat harus melek politik, terlebih politik Islam.[]