Oleh : Esnaini Sholikhah, S.Pd
(Penulis dan Pengamat Kebijakan Sosial)
Panel harga Badan Pangan Nasional mencatat, harga beras terus mengalami kenaikan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah sejak Maret 2023 lalu. Harga beras premium rata-rata nasional di pedagang eceran per hari ini, terpantau naik 1,67 persen menjadi Rp 15.210 per kilogram (kg), bila dibandingkan dengan kondisi pekan lalu. Sementara harga beras medium naik 0,23 persen menjadi Rp 13.220 per kg. (titro.id. Jumat, 13/10/2023)
Meskipun Presiden menyatakan stok cadangan beras negara aman, namun anehnya Pemerintah masih akan melakukan impor. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal memastikan bahwa Bulog siap menerima tambahan kuota penugasan impor beras 1,5 juta ton dari Pemerintah. Guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog akan melaksanakan penugasan importasi beras dari negara mana saja, untuk menstabilkan harga beras di pasaran. “Untuk negara asal impor ini bisa dari manapun tidak terpatok hanya satu negara saja, jadi bisa banyak negara seperti penugasan sebelumnya. Kita cari negara mana yang masih banyak produksinya dan memenuhi standar persyaratan," ucap Iqbal.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan Cina siap “membantu” Indonesia memenuhi kebutuhan beras pada masa paceklik El Nino. Cina sudah berkomitmen untuk menggelontorkan sejuta ton beras ke Indonesia. Tawaran itu sudah disampaikan Presiden Cina, Xi Jinping ke Jokowi (CNNIndonesia, 12/10/2023).
Jika Pemerintah menyatakan bahwa stok beras dalam posisi aman, mengapa harga beras terus melejit? Selain itu, jika diklaim stok aman, seharusnya tidak perlu impor. Karena dengan impor, harga beras semakin mahal, akibatnya rakyat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan makanan pokoknya. Dapat diketahui, jika hampir semua rakyat Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Alhasil, ketika ada kenaikan harga beras, rakyat akan terpukul karena kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.
Hingga hari ini, masalah krisis pangan tidak pernah tuntas tersolusikan. Pemerintah kerap mengambil solusi instan untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri dengan melakukan impor. Bahkan selama lima tahun terakhir Indonesia melakukan impor beras antara 350 ribu-450 ribu ton setiap tahunnya.
Fakta ini sangat miris, jika dahulu pada tahun 1984-1986 Indonesia pernah swasembada pangan. Bahkan di tahun 2005, Indonesia pernah menduduki peringkat tiga produsen padi terbesar dunia setelah Cina dan India. Pun pada tahun 2014 posisi itu masih bertahan, hingga lambat laun menurun dan mengubah status Indonesia menjadi negara importir beras. Dan sekarang Indonesia malah mengalami ketergantungan beras dari negara lain, lantas apa penyebabnya?
Hal ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang dianut Indonesia, sistem ini menjadikan negara berlepas tangan, dengan menyerahkan urusan pemenuhan hajat rakyat pada mekanisme pasar, yang artinya swastalah sebagai pemain di pasar. Di sistem ini, Negara hanya berperan sebagai regulator saja. Sehingga keputusan impor diambil Pemerintah untuk menguntungkan pihak swasta, akibatnya kepentingan rakyat ataupun petani diabaikan. Inilah yang terjadi ketika Indonesia menerapkan sistem kapitalisme, yang berakibat jaminan ketersediaan pangan tidak akan pernah terwujud.
Sangat berbeda jika Indonesia mengelola pangan menggunakan sistem Islam, yaitu Khilafah. Sistem Islam akan menerapkan sejumlah mekanisme bagaimana mewujudkan kemandirian pangan tanpa bergantung pada negara lain. Langkah langkah yang diambil diantaranya: Pertama, Negara akan mengoptimalkan kualitas produksi pangan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah mati. Intensifikasi dilakukan dengan peningkatan kualitas bibit, pupuk, dan saprotan dengan teknologi terkini. Kedua, mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik riba, dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply dan demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.
Ketiga, manajemen logistik. Negara akan memasok cadangan lebih saat panen raya, sehingga Negara siap mendistribusikan secara selektif bila ketersediaan pangan berkurang. Keempat, prediksi cuaca dan mitigasi kerawanan pangan. Yaitu, kajian mendalam tentang terjadinya perubahan cuaca dan dampaknya. Hal ini didukung fasilitas dan teknologi mutakhir. Fenomena El Nino bukanlah yang pertama terjadi, artinya situasi ini bisa diantisipasi lebih dini untuk mengurangi dampak kemarau panjang yang berpengaruh pada produksi dan stok pangan dalam negeri.
Dengan tata kelola pangan yang hebat dalam Islam, maka permasalahan tingginya harga beras akan tersolusi dengan baik tanpa harus impor. Karena mulai dari pengaturan kepemilikan lahan, pengaturan SDA, hingga larangan merusak alam yang berdampak pada perubahan iklim, serta mitigasi bencana kekeringan dan krisis pangan dapat diantisipasi dengan pengelolaan dalam Sistem Islam (Khilafah). Wallahualam bissawab.
0 Komentar