Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Paradoks Demokrasi, Para Elit dalam Parpol dan Koalisinya justru Berperan sebagai Predator Politik dan Ekonomi


Forum Doktor Muslim #2 : Paradoks Demokrasi, Para Elit dalam Parpol dan Koalisinya justru Berperan sebagai Predator Politik dan Ekonomi

FordokNews - Surabaya. Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa edisi ke-2 (18/08) merupakan kelanjutan Forum Doktor Muslim pertama (18/05), yang waktu itu menyikapi OBOR-China. Kali ini Forum Doktor mengambil tema ‘Refleksi Kemerdekaan Indonesia ke-74 : Telaah atas Kondisi Faktual Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Menuju Indonesia Berdaulat’. Ruang lokasi Forum Doktor Muslim di sebuah hotel Surabaya selatan yang berkapasitas 50 penuh sesak, dipadati peserta yang terdiri dari para profesor dan doktor muslim, termasuk para master muslim. Mereka hadir dari berbagai kota di antaranya Surabaya, Malang, Bangkalan, Gresik, Blitar, Jombang, Sidoarjo dan lain-lain.


“Paradoks demokrasi terjadi ketika oligarki muncul menjadi kelompok elit dlm sebuah partai politik atau koalisinya, namun justru berperan sebagai predator politik dan ekonomi,” paparan pembuka Prof. Suteki pakar sosiologi hukum dan filsafat Pancasila. Lebih lanjut, Profesor pegiat media sosial khususnya facebook ini menjelaskan, ”The Thinnest Rule of Law itu negara hukum yang hanya menggunakan UU sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya, bukan untuk mewujudkan social welfare. Padahal Thomas Aquinas mendudukkan human law yang seharusnya bersumber pada devine law dan natural law. Maka solusinya adalah, Indonesia sebagai Negara Hukum transendental.”


Forum berlanjut, Dr. Suparto Wijoyo pakar hukum lingkungan, dengan retorika yang memukau, menjelaskan bahwa kontribusi tokoh-tokoh Islam seperti keluarga Baswedan pemilik  lahan lokasi proklamasi jalan Pegangsaan 56, penggubah lagu Hari Merdeka Habib Husin Muthahar dan lain-lain. Dan salah satu unsur kemerdekaan adalah kedaulatan berfikir ( daulatul fikri) untuk Indonesia bertauhid.


Narasumber berikut adalah Prof. Fahmi Amhar pakar sistem informasi spasial, menyampaikan makalah ‘Membangun kemandirian negara dalam kompetisi global. Secara faktual kemerdekaan sebuah negara dapat dikerangkakan dalam ‘levelling kemerdekaan’, mulai dari kemerdekaan secara militer, tidak dijajah militer kolonial (level 1). Kemerdekaan dalam menentukan peradilan, hubungan luar negeri dan pertahanan sebagimana di negara persemakmuran seperti Australia dan Kanada (level 2). Kemerdekaan  dalam mebuat undang-undang (level 3), jangan mau menjiplak UU yang dibuat negara penjajah. KUHP, KUHAP, KUHD di Indonesia masih menjiplak UU Belanda. Di Indonesia juga terjadi pembuatan draf UU melibatkan konsultan asing. Pada level ke-3 ini, negara terkategori professional. Berikut, merdeka secara teknologi (level 4), merdeka secara ekonomi (level 5), sebagai negara produktif. Merdeka secara ideologis (level 6), tidak menjadi satelit negara komunis atau kapitalis global. Puncaknya level 7, negara yang powerfull yang bertauhid/transcendental yang hanya menghamba kepada Al Khaliq Allah SWT. Dalam sejarah dunia, secara empirik hanya negara khilafah.


Narasumber lain sebagai pemateri makalah yakni Dr. Widodo pakar pendidikan, Dr. Lukman Noerochim pakar metalurgi, Dr. Rudi Wahyono pakar ekonomi, Dr.-Eng M. Zikra pakar kemaritiman, Dr. Basa Alim Tualeka eksekutif OBASA, dan Yusuf Wibisono Ph.D. pakar sumber daya air. Forum yang dipandu Dr. Faqih Syarif pakar komunikasi massa, terlaksana secara padat mulai pukul 13.05 sampai menjelang maghrib 17.35 WIB, termasuk sesi dialog-interaktif. [] rif

Posting Komentar

0 Komentar