Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Ekonom INDEF Bicara dari Dampak Pandemi Hingga Resesi

 FGD #6 Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa: Ekonom INDEF Bicara dari Dampak Pandemi Hingga Resesi

FDMPB [19/9]—"Sejak Maret 2020, INDEF sudah mengingatkan Pemerintah akan dampak pandemi Covid-19, termasuk kebijakan yang harus diambil pemerintah. INDEF juga melakukan kajian dan analisis public spending di awal April, bahwa penyelesaiannya harus total yang dimulai dengan memperhatikan secara total aspek kesehatan masyarakat dan ini menjadi solusi paling utama,”tegas Dr. M. Rizal Taufiqurrahman (Head of Center for Macroeconomic and Finance INDEF).


FGD Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) #6 mengangkat tema “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?” Sabtu (19/9/2020) pukul 08.00-11.30 WIB. Antusiasme peserta tampak ramai di ruang Zoom Meeting maupun yang menonton Live Streaming di YouTube Channel Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa.


Lebih lanjut Dr Rizal menyampaikan bahwa “Berkenaan dengan pandemi, maka yang paling penting diperhatikan adalah aspek kesehatan masyarakat. Sehingga seharusnya public health spending kita mendapatkan alokasi yang memadahi.”


Dilihat dari aspek indikator ekonomi, kondisi Indonesia sebelum pandemi masih mengandalkan pertumbuhan ekonomi rumah tangga dan memang sudah mengalami pelambatan. Dengan adanya pandemi, pertumbuhan ekonomi semakin melambat dan target-target ekonomi tak tercapai. 


“Target-terget ekonomi di masa pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini belum ada yang tercapai. Bahkan selalu di bawah target, terlebih dengan adanya pandemi Co id-19 ini,”detailnya.


Ditambah lagi informasi dari WHO tentang masa ending pandemi pun juga tidak jelas dan seringkali berubah-ubah. 


“Di Amerika dan RRC yang menjadi episentrum ekonomi global pun yang sudah mengalami keadaan ekonomi berat akan mempengaruhi kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia. Indonesia sudah mengalami resesi,”tambah Dr Rizal.


Simpulan menarik dari Ekonom INDEF tersebut menjelaskan bahwa Covid-19 mengakibatkan defisit supply dan konsumsi suatu produk ekonomi riil. APBN yang ada dan realisasinya pada masa Pak Jokowi belum ada yang tercapai. Bahkan pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi turun -5.32%.


Mendengarkan penjelasan dari Ekonom INDEF ini publik tidak bisa bermain-main dengan kondisi ekonomi. Apalagi pemerintah Indonesia juga harus mengambil langkah yang tepat. Jangan sampai rakyat menjadi korban kembali. Sudah resesi tertimpa wabah juga. Alhasil, forum ini betul-betul menjelaskan secara sistemik dan paradigmatik untuk mewujudkan solusi ideal bagi bangsa Indonesia yang besar ini.[hn]

Posting Komentar

0 Komentar