Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Kemerosotan Intelektual


Oleh: Muhammad Amilurrohman, ST, MT (Pemerhati Politik)

Kekuasaan mampu memberikan kepada siapapun yang berkuasa mengatur undang undang sesuai pertimbangannya dan menghukum siapapun sesuai kehendaknya. Di tangannya lah berbagai fasilitas kenegaraan. Di genggamannyalah seluruh potensi sumber daya manusia dan alam.

Begitulah legitnya kekuasaan sehingga siapapun yang dibutakan dunia, saling berebut untuk mendapatkan kue kekuasaan sebanyak-banyaknya, kalau bisa tidak menyisakan sedikitpun bagi siapapun yang menjadi rival politiknya. Inilah perjuangan politik bagi siapapun petualang politik yang tidak menjadikan agama sebagai landasan kehidupannya. Dan demokrasi, memberikan keleluasaan bagi keserakahan petualang politik yang menghamba pada dunia.

Berbekal perolehan suara yang bisa didapat dengan berbagai macam cara yang cenderung curang dan culas, siapapun bisa meraih jabatan kekuasaan yang ditargetkan. Tidak penting bekal intelektual jika tidak mendulang suara yang banyak. Hanya yang memiliki modal yang kuat, mampu membeli bahkan merekayasa suara. Karenanya, politik demokrasi menjadi politik yang padat modal yang kian hari kian menggeser pentingnya intelektual dalam berpolitik sehingga lahirlah politik yang penuh dengan kearoganan memenuhi wajah pemerintahan saat ini.

Kejadian pem-banned-an film Jejak Khilafah di Nusantara dan penggerudukan Kyai di Pasuruan atas tuduhan terafiliasi HTI dan Ide Khilafah adalah contoh wujud kearoganan politik. Narasi sejarah khilafah di Nusantara yang semestinya dijawab dengan narasi juga berujung pada pem-banned-an secara sepihak oleh pemerintah. Padahal, pemerintah bisa saja memberdayakan segenap ahli sejarah dan akademisi yang tersebar di seluruh institusi pendidikan di bawah kekuasaannya untuk membantah narasi film tersebut. Tidak diresponnya narasi dengan narasi pula, itu menunjukkan kekalahan Intelektual tingkat akut yang tidak boleh dimiliki oleh para punggawa politik yang kini sedang berkuasa.

Begitu pula penggerudukan Kyai di Pasuruan yang dipimpin oleh ketua ormas tertentu yang sekaligus anggota DPRD di Pasuruan. Tentu tidaklah mencerminkan cara berpolitik yang cerdas, ia bersama massa berpakaian seragam melakukan penggerudukan Kyai layaknya aparat kepolisian dan mengadili laksana hakim. Sungguh ini justru mempertontonkan wajah kearoganan. Parahnya, tontonan yang tidak beradab itu justru direstui oleh Menag dengan menyebutnya sebagai bentuk tabayun yang damai. Sungguh ini adalah bentuk kearoganan yang dibungkus dengan kekonyolan yang nyata!

Tidak mungkin nasib negeri ini digantungkan pada cara politik yang arogan. Tidak akan ada solusi yang dihasilkan dari cara berpolitik yang miskin intelektual. Sayangnya, cara politik yang arogan dan miskin intelektual itu halal di dalam politik demokrasi. Buktinya, kelakukan semacam itu tidak bisa tersentuh hukum dan pelakunya tetap bebas melenggang tebar senyum kemana mana. Sungguh menjijikkan!

Karenanya, kepada siapapun yang otaknya masih waras, berhenti menambatkan harapan masa depan negeri ini pada politik demokrasi yang hanya melihat jumlah kepala bukan kualitas kepala. Sedangkan secara sosial, dalam rentang sejarah manusia manapun, jumlah orang yang memiliki kepala yang berkualitas selalu berjumlah sedikit. Karenanya, Allah memperingatkan agar tidak mengikuti kebanyakan orang 

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allâh. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persanggkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja. (Al An'am 116)

Hanya politik Islamlah yang tidak menyandarkan suara terbanyak sebagai sahnya seseorang menjadi penguasa. Tidak ada tempat bagi ruwaibidhah dalam politik Islam, sebab kemampuan berpolitik secara cerdas dan intelektual menjadi salah satu syarat di antara tujuh syarat yang harus dimiliki seseorang agar ia bisa berkuasa. Kepadanya lah mestinya harapan negeri ini digantungkan. Sebab, darinyalah kewarasan berpikir akan benar benar dihargai sebagai modal bangsa ini untuk merumuskan solusi segala masalah negeri. Sudahi harapan kita pada politik demokrasi, bukalah pintu hati kita pada politik Islami.

Posting Komentar

0 Komentar